Mengenai perkembangan Komunikasi Pembangunan terlebih dahulu kita lihat kegiatan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pertama tentunya bermula dari langkah perencanaan. Untuk masukan yang terpenting adalah mencari tahu apa yang dibutuhkan rakyat untuk dibangun? Apakah pasar? Jalanan? Sekolah? Atau pabrik? Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dilakukan serangkaian kegiatan baik yang berupa musyawarah desa, rapat partai politik, atau sidang DPR, hingga pertemuan-pertemuan lain di bidang perencanaan pembangunan. Macam-macam kegiatan tersebut sebenarnya tidak lain merupakan kegiatan komunikasi dengan bahasan:
1. masalah yang akan dihadapi,
2. kebutuhan yang dirasakan,
3. merumuskan rencana,
4. kemudian setelah rencana tersusun, kembali disampaikan kepada berbagai kalangan untuk mendapat tanggapan demi perbaikan dan pemnyempurnaan,
5. setelah itu, rencana itu kembali disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat , sebagai suatu program bersama yang menjadi kesepakatan nasional.
Kemudian, tiba giliran melaksanakan rencana tadi. Setelah dilaksanakan, kemudian tiba giliran untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan pencapaian yang diraih dengan melaksanakan pembangunan tersebut. Proses kegiatan ini merupakan kegiatan komunikasi. Komunikasi pembangunan dalam arti luas adalah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.
Berdasarkan sudut kebijakan formal negara-negara sedang berkembang, komitmen untuk melibatkan sarana komunikasi dalam dalam proses pembangunan negara-negara berkembang telah mulai sejak sidang umum PBB pada tahun 1962. Sidang umum itu dalam resolusinya menegaskan bahwa media informasi mempunyai peranan penting dalam memajukan pendidikan, ekonomi, sosial dan bahwasanya teknik-teknik komunikasi baru menawarkan kesempatan-kesempatan khusus untuk mempercepat proses pendidikan.
Resolusi PBB dimaksud merupakan titik awal bagi komunikasi untuk pembangunan dan pembangunan komunikasi itu sendiri yang merupakan pengakuan terhadap peran komunikasi dalam pembangunan, sekaligus pengesahan dimasukkannya pembangunan komunikasi dalam rencana pembangunan nasional.
Memberi tahu masyarakat, mengajak mereka berperan serta dalam proses pembangunan ternyata tidak mudah. Banyak cara untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, bisa dengan mengumpulkan seluruh warga masyarakat di suatu tempat, lalu menyampaikan informasi yang dimaksud kepada mereka. Dapat pula dengan mendatangi anggota masyarakat satu persatu dari rumah ke rumah (komunikasi kelompok atau komunikasi antarpribadi). Bisa juga dengan menemui mereka di tempat tugasnya. Para petani misalnya, didatangi ke sawah atau ladang tempatnya bertani, lalu diajak bicara. Namun, dapat pula dengan menggunakan sarana komunikasi atau media, baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media non massa seperti kaset, surat, pertemuan kelompok, dan sebagainya.
Dimulai dengan timbulnya Jurnalisme Pembangunan, lalu Komunikasi Penunjang Proyek, hingga berakumulasi menjadi suatu bidang yang disebut sebagai komunikasi sosial pembangunan. Sejak akhir tahun 60-an, di kalangan ilmu komunikasi telah berkembang suatu pengkhususan (spesialisasi) mengenai penerapan teori-teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan pelaksanaan program-program pembangunan. Pengkhususan itu kemudian dikenal dengan sebutan komunikasi sosial dan pembangunan.
Pada mulanya langkah konkret pengkhususan itu diprakarsai oleh kalangan jurnalis, dan mereka menggunakan istilah jurnalisme pembangunan. Pada pokoknya kelompok wartawan ini menginginkan agar pemberitaan pembangunan itu tidaklah cuma sekedar melaporkan kejadian seperti biasanya, tetapi sekaligus juga berfungsi mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Selain itu yang termasuk penting dari konsep ini adalah tentang cara-cara dan gaya penyajian pemberitaan pembangunan yang lebih disesuaikan dengan khalayak yang dituju. Pemberitaan pembangunan disajikan begitu rupa agar dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak.
Dalam meliput berita, jurnalis pembangunan dapat-dan harus-secara kritis mengkaji, mengevaluasi, dan memberitakan:
1. Relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional, dan terpenting dengan kebutuhan setempat.
2. Perbedaan antara suatu program menurut rencananya dengan yang dilaksanakan, dan
3. Perbedaan antara dampaknya terhadap masyarakat menurut yang diklaim oleh pejabat pemerintah dengan menurut kejadian nyata sebenarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar